PPD 2007, lulusan smp/mts sekarang pinter-pinter ya...???

Assalamualaikum wr. wb.
Penerimaan siswa baru (PSB) tahun pelajaran 2007/2008 berganti nama dengan PPD (Penerimaan Peserta Didik), Hmm..., sebenarnya apa sih esensi dari perubahan nama ini kalau yang praktek-praktek yang terjadi tidak memberikan makna pada perubahan yang positif. (atau penulis saja yang masih belum tahu arti perubahan yang terjadi ini)
Terserah dah mau PSB atau PPD sepertinya ada kerisauan ketika awal tahun pelajaran di mulai dengan penerimaan siswa seperti ini. Terlihat jelas raut muka tegang dari pendaftar dan terutama adalah orang tua pendaftar. Berbondong-bondong siswa harus memiliki kompetensi lari cepat yang cukup memadai untuk mensikapi perubahan jurnal yang terjadi setiap jam. Kapan waktu harus mencabut, dan kapan harus membiarkan SKHU tetap berada di sekolah tertentu. Alhasil pada hari-hari terakhir pendaftaran terlihat kesibukan yang yang intens di setiap sekolah untuk mendapatkan kursi sesuai dengan "kemampuannya". Papan pengumuman jurnal selalu dipenuhi oleh lulusan sltp dan orang tuanya beserta diskusi yang muncul kjarenanya. Banyak sekali orang tua siswa yang notabene memiliki kapasitas pendidikan yang beragam bingung dalam memaknai pengumuman tersebut, sehingga harus ada yang menjelaskan. Dan parahnya seringkali yang menjelaskanpun kurang tahu tentang makna jurnal yang dipampangkan, terlebih sering kali jurnal yang dipasang dengan rentang teramat lebar sehingga sukar untuk memprediksi keberadaan "aman/tidaknya" calon siswa (atau barng kali ini meng disengaja oleh setiap sekolah untuk mengkabuirkan informasi).
Hal lain yang perlu di catat pada pelaksanaan PPD tahun ini adalah tentang nilai yang dihasilkan pada pelaksanaan ujian nasional SLTP tahun ini. Cukup banyak nilai-nilai tinggi ( jumlah NEM >25) yang berasal bukan dari sekolah berkualitas, justru dari sekolah yang cukup diragukan kehandalannya, dan ketika dikonfirmasi kepada siswa yang bersangkutan, dengan lugu calon siswa ini menjawab bahwa hasil tersebut adalah hasil kerjasama dengan rekan-rekannya pada waktu ujian (mungkin juga kerjasama dengan gurunya kali ya..... hihihihihi.....).
Trus piye jal....., pada satu sisi penerimaan ini sangat menentukan kualitas sekolah untuk angkatan tersebut namun pada sis lain kita tidak dapat berbuat banyak karena memang peraturan/juklak yang dikeluarkan tidak memberikan ruang gerak bagi penerimaan yang lebih terjamin validitasnya.
Terlebih jika mensikapi atau melihat gejala banyaknya siswa "titipan". Sungguh sangat ironis karena hal ini jelas-jelas bertentangan dengan aturan main, namun justru sumber "titipan" ini justru dari jalur birokrasi vertikal, yang menyebabkan hampir setiap kepala sekolah tidak mampu untuk mengatakan "tidak".
Mensikapi hal tersebut tidakkah mungkin dicoba untuk membuat sistem baru PPD yang memang dapat dipertanggung jawabkan scara moral dan memiliki fairnest yang cukup tinggi, sehingga siswa yang memiliki kemampuan cukuplah yang berkelayakan untuk dapat diterima dan mendapatkan fasiltias sesiuai dengan kemampuannya.
Beberapa alternatif barangkali bisa ditawarkan seperti misalnya penerimaan terpusat seperti yang dilakukan disekolah-sekolah kota (mis. semarang, jakarta), atau berikan otonomi kepada sekolah untuk membuat sistem penerimaan yang sesuai dengan sekolahnya masing-masing, seperti misalnya melakukan test penerimaan, selain mempertimbangkan hasil ujian nasional seperti yang terjadi sekarang ini.
Ah ..., mbak porah...., sing penting urip.......
trus mau dibawa keman pendidikan kendal ini....., jika kejujuran sudah tidak laku lagi, katanya kejujuran adalah mata uang yang berlaku dimana saja..., kok kita enggak ya...., mungkin salah kali ya peribahasa tersebut. salam buat pak utomo